Contoh Makalah Ekonomi Perpajakan

BAB I
Pendahuluan

1.1  Latar Belakang

Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik, disadari bahwa  sistem pelaksanaan perpajakan di Indonesia membutuhkan  suatu ketentuan dan tata cara yang sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat Indonesia baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai.

Dengan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis ketentuan dan tata cara perpajakan pun telah mengalami perubahan. Hal ini diharapkan bahwa lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan sehingga tidak ada lagi masyarakat indonesia yang tidak paham akan sistem perpajakan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

1.2 Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian pajak ?

2.      Apa fungsi pajak ?

3.      Apa saja jenis dan manfaat pajak ?

4.      Apasajakah ciri ciri pajak ?

5.      Bagaimanakah tata cara pemungutan pajak ?

6.      Apa saja hambatan perpajakan ?

7.      Hukum apa saja yang mengatur ?

8.      Apa contoh masalah dari pajak dan penyelesaiannya ?

1.3 Tujuan Penulisan

          Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara.Dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan masalah pajak.Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik fungsinya, asas-asasnya, jenis-jenis pajak yang berlaku dinegaranya, tata cara pembayarannya serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

           

BAB II

Pembahasan

2.1 Pengertian Pajak

• Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
• Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
• Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

 Dari Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Pembayaran  pajak  harus  berdasarkan   undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi budgetair, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi reguler, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.
3. Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
4. Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

2.3Jenis dan Manfaat Pajak

A.JENIS PAJAK

1.      Jenis pajak menurut sifatnya :

a.       Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan.

b.      Pajak tak langsung adalah  pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak pertambahan nilai.

2.      Jenis pajak menurut pemungutannya :

a.       Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan bea materai.

b.      Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

3.      Jenis pajak menurut Subyek pajaknya :

1. Pajak perseorangan.
2. Pajak badan.

4.      Jenis pajak menurut asalnya :

1. Pajak dalam negeri adalah pajak yang diperoleh dari seluruh warga negara Indonesia yang menetap di Indonesia.
2. Pajak luar negeri adalah pajak yang diperoleh dari orang-orang asing yang berpenghasilan di Indonesia.

5.      Jenis pajak menurut obyek pajaknya :

1. Obyek pajak keadaan. Contoh : PPh dan PBB.
2. Obyek pajak kejadian. Contoh : bea keluar dan bea masuk.
3. Obyek pajak pemakaian. Contoh : bea cukai dan materai.
4. Obyek pajak perbuatan. Contoh : PPN dan BBN.

B. MANFAAT PAJAK

Manfaat Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diantaranya meliputi :

• Pembangunan sarana umum Seperti Fasilitas dan Infrastruktur mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas.
• Pertahanan dan Keamanan mulai dari bangunan, senjata, perumahan sampai gaji-gajinya.
• Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
• Kelestarian Lingkungan hidup, budaya

2.4Ciri Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.“
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulative).

2.5Tata Cara Pemungutan Pajak

1.      Stelsel Nyata (Riil)

a.       Stelsel Nyata (Riil)

b.      Stelsel Anggapan Fiktif

c.       Stelsel Campuran

2.      Asas Pemungutan Pajak

a.       Asas Domisili (Tempat Tinggal )

b.      Asas Sumber

c.       Asas Kebangsaan

3.      Sistem Pemungutan Pajak

a.       Official Assessment System

b.      Self Assessment System

c.       With Holding System

4.      Utang Pajak

a.       Ajaran Formil

b.      Ajaran Materil

5.      Hambatan Pemungutan Pajak

a.       Perlawanan Pasif

b.      Perlawanan Aktif

6.      Tarif Pajak

a.       Tarif sebanding atau proposional

b.      Tarif Tetap

c.       Tarif Progresif

          

2.6Hambatan Perpajakan

Meskipun pemungutan pajak secara teoritik maupun secara hukum memiliki dasar yang kuat, namun dalam praktek pemungutannya ada banyak hambatan yang mungkin terjadi.  Ada setidaknya dua jenis hambatan dalam pemungutan pajak.Hambatan pemungutan pajak yang pertama sering disebut hambatan pemungutan yang timbul karena adanya perlawanan pasif.

Perlawanan pasif yang dilakukan bisa berupa keengganan wajib pajak membayar pajak.Keengganan ini dipicu oleh beberapa alasan misalnya perkembangan intelektual dan moral wajib pajak.Kurangnya edukasi terkait pajak membuat masyarakat kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak.Demikian pula pengelolaan pajak, maraknya korupsi, penegakan hukum yang lemah memberikan perkembangan kurang baik bagi pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Alasan lain keenganan membayar pajak adalah karena sistem perpajakan yang cenderung sulit dan rumit, sehingga masyarakat kurang dapat memahami tata laksanan perpajakan. Mereka akan berpendapat mau bayar saja kok rumit. Alasan lainnya lagi adalah sistem kontrol yang tidak jalan.Mereka yang tidak membayar pajak ternyata tidak mendapat sangsi. Hal ini akan menimbulkan pemikiran untuk apa membayar pajak kalau tidak ada sangsi bila tidak membayar.

Hambatan pemungutan pajak yang kedua adalah dalam bentuk perlawanan aktif.Perlawanan aktif ini memiliki dua bentuk.Bentuk pertama disebut tax avoidance.Istilah untuk menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum.Bentuk yang kedua adalah tax evasion.Merupakan upaya menghindari pajak dengan cara-cara melanggar hukum atau ilegal.

2.7Hukum yang mengatur

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.“

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.8 Contoh masalah dan solusinya

Contoh Masalah

            Kementerian Koperasi dan UKM masih berpeluang memperbaiki Undang-Undang perpajakan yang berlaku sama dengan masyarakan pengusaha terhadap pelaku koperasi nasional. Pajak yang dikenakan pada sisa hasil usaha (SHU) diupayakan bebas dari pph, atau setidaknya diperlakukan berbeda dengan ketentuan sama yang ditetapkan kepada pelaku usaha terbuka.

            “Rasanya agak aneh ketika SHU koperasi juga dikenakan pajak, sementara aktivitas yang mereka lakukan hanya secara internal untuk memenuhi keperluan anggota,” kata Deputi Bidang Kelemagaan Kementerian Koperasi dan UKM Untung Tri Basuki, hari ini. Menurut dia wajib pajak bagi koperasi bisa ditetapkan, apabila kegiatan atau usahanya memang dilakukan untuk memenuhi keperluan umum. Jika usaha masih untuk kepentingan internal, Untung menilai kebijakan itu kurang tepat. Karena itu Kementerian Koperasi dan UKM akan mengusulkan kembali kepada instansi terkait agar kebijakan pengenaan pajak terhadap gerakan koperasi supaya tarifnya diperlakukan secara berbeda.

            Jenis usaha koperasi sangat bervariasi, diantara koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi jasa, dan koperasi konsumen. Bagi koperasi yang operasionalnya komersil, layak dikenakan wajib pajak, namun tidak jika hanya melayani sesama anggota. “ kondisi yang dihadapi bertambah parah, karena masih ada aparat terkait belum memahami tentang kategori usaha koperasi yang layak dikenakan pajak. Kami akan mengajukan lagi perubahan perundang-undangan pajak terhadap koperasi ke Kementerian Hukum dan HAM.”

Solusi dari masalah diatas :

            Pembebanan pajak pada SHU harus lebih dipelajari lagi apakah nantinya pajak yang dikenakan pada setiap anggota koperasi yang menerima akan membebani para anggota atau tidak. Pemerintah harus memperhitungkan dampak negatif dan positif dari pembebanan pajak SHU yang diterima para anggota koperasi. Baik dari sisi persentasi pajak sampai kemampuan tiap anggota dalam membayar pajak. Jangan sampai pembebanan pajak ini memperaulit keadaan para anggota dan mengubah tujuan koperasi sebagai bandan usaha yang akan mensejahterakan anggotanya.

BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

          Dari semua uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:

a.       Pajak merupakan iuran wajib yang harus di bayar oleh setiap warga Negara Indonesiaberdasarkan jenisnya masing-masing.

b.      Apabila terjadinya pelanggaran seperti tidak membayar iuran wajib pajak tersebut maka akanmendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c.       Di dalam pembayaran iuran perpajakan tidak adanya toleransi.

d.      Ketentuan pembayaran pajak sesuai menurut jenisnya masing-masing.

3.2 Saran

          Makalah yang berjudul perpajakan ini merupakan karya tulis berdasarkan himpunan material yang di ambil dari berbagai sumber.Oleh karena itu, jika ada kesalahan dalam penulisan dan dalam penyajian bahan penulis sangat mengharpakan kritik dan saran dari para pembaca demi terwujudnya kebenaran yang kita kehendaki semua dan demi kesempurnaan penyelesaian makalah pajak ini.